Luwu Timur | Sulawesi Selatan – Enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung pada Senin, 8 Juli 2024.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Usman Sadik, dan dihadiri oleh Wakil Bupati, Moh Akbar Andi Leluasa, serta anggota DPRD, asisten, staf ahli, kepala SKPD, dan kepala bagian lingkup Pemkab Lutim.
Setiap fraksi menyampaikan pandangannya masing-masing untuk melengkapi pembahasan Ranperda tersebut. Dalam pandangan umum Fraksi PAN yang disampaikan oleh Hj. Harisah Suharjo, disebutkan beberapa pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, pembangunan Poned di Puskesmas Mahalona tahun 2023 belum difungsikan karena kekurangan alat kesehatan.
Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Sarkawi A. Hamid menyoroti masalah alat pertanian yang menjadi tulang punggung para petani. Sarkawi menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap alat mesin tanam, mesin panen, dan terutama pupuk, yang banyak dikeluhkan oleh para petani.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ober Datte menyoroti kekayaan bersih (ekuitas dana) yang mencapai lebih dari Rp3,491 triliun, pencapaian pendapatan daerah yang melebihi target 100,10%, serta pembangunan daerah yang menggunakan dana CSR, bukan APBD.
Pandangan umum Fraksi Golkar yang disampaikan oleh ABD. Kanal menekankan pentingnya penyerapan APBD dan mengantisipasi berbagai persoalan yang menjadi penghambat penyerapan anggaran tersebut.
Fraksi Nasdem, melalui juru bicaranya Suprianto, menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2023. Silpa ini diharapkan menjadi bahan perbaikan perencanaan pembangunan ke depan dan memaksimalkan arah kebijakan perencanaan anggaran agar tidak terjadi Silpa di tahun berikutnya.
Terakhir, pandangan umum Fraksi Hanura yang disampaikan oleh Abduh menekankan pentingnya orientasi anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dan mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
