Luwu Timur – DPRD Kabupaten Luwu Timur resmi membentuk lima fraksi untuk periode jabatan 2024-2029. Pembentukan fraksi-fraksi ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (26/9/2024), sebagai bagian dari struktur kelembagaan yang akan memfasilitasi peran politik masing-masing anggota dewan.
Dalam paripurna tersebut, para anggota DPRD menyepakati pembentukan lima fraksi besar, yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDIP, dan Fraksi Gabungan yang terdiri dari beberapa partai politik dengan perwakilan lebih kecil. Pembagian ini diharapkan dapat memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPRD Luwu Timur.
Ketua DPRD Luwu Timur menegaskan bahwa pembentukan fraksi-fraksi ini merupakan langkah penting dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat melalui partai politik yang mereka wakili. “Fraksi adalah instrumen penting bagi anggota dewan untuk memperjuangkan kebijakan dan program yang pro-rakyat. Dengan terbentuknya lima fraksi ini, kami optimis bahwa setiap suara akan dapat tersampaikan dengan baik,” ujar Ketua DPRD.
Fokus Utama: Kolaborasi dan Pembangunan
Pembentukan fraksi di DPRD Luwu Timur juga diharapkan mampu menciptakan dinamika politik yang sehat dan kolaboratif, sehingga program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan keberadaan fraksi-fraksi ini, setiap anggota dewan diharapkan mampu memainkan peran lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menyusun kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Rapat Paripurna ini sekaligus menandai dimulainya masa bakti anggota DPRD Luwu Timur yang baru dilantik. Mereka akan menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan program-program pembangunan jangka menengah dan panjang untuk wilayah ini. Sinergi antara fraksi-fraksi dengan eksekutif daerah diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun ke depan.
Dengan terbentuknya fraksi-fraksi ini, DPRD Luwu Timur siap memasuki masa kerja baru, membawa aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan nyata yang dapat mengakselerasi pembangunan daerah.
