infolutim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat paripurna pada Senin, 11 November 2024, untuk mendengarkan pandangan umum dari berbagai fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lutim Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lutim ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lutim, Ober Datte, SE, dan dihadiri oleh Staf Ahli Pembangunan Kabupaten Luwu Timur, Rapiuddin Tahir, yang mewakili Pj. Bupati Lutim Dr. Jayadi Nas, S.Sos., M.Si., serta jajaran Forkopimda, Camat, dan Kepala Desa se-Luwu Timur.
Pada kesempatan tersebut, lima fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya, antara lain Fraksi PDIP, Fraksi GPR (Gerakan Persatuan Rakyat), Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PAN. Fraksi GPR yang dipimpin oleh Ketua Fraksi H.M. Sarkawi HS, memberikan beberapa catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan APBD 2025.
Berikut adalah beberapa poin utama yang disampaikan oleh Fraksi GPR:
- Pemulihan Keuangan BLUD Rumah Sakit Laga Ligo: Fraksi GPR mendesak agar BLUD Rumah Sakit Laga Ligo dapat beroperasi secara sehat tanpa terbebani utang. Mereka menekankan pentingnya dukungan APBD untuk memastikan pembayaran utang dilakukan secara bertahap, agar pelayanan rumah sakit tidak terganggu.
- Pembangunan Infrastruktur Jalan: Fraksi GPR juga menyoroti kebutuhan pengaspalan jalan di beberapa titik yang menjadi pusat perekonomian rakyat. Jalan-jalan yang diajukan untuk pengaspalan meliputi Desa Benteng Dusun Apala, Desa Balo-balo, Desa Lanosi, Desa Langgiri, Desa Bahari, dan Desa Tabaroge, yang diharapkan dapat mengurangi biaya ekonomi bagi petani dan petambak setempat.
- Pembangunan Puskesmas di Wotu Timur: Dalam rangka meningkatkan akses kesehatan, Fraksi GPR mengusulkan pembangunan Puskesmas di wilayah Wotu Timur yang meliputi tujuh desa, guna memperpendek rentang kendali layanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
- Anggaran Pertanian dan Infrastruktur Pendukung: Fraksi GPR juga menekankan pentingnya peningkatan anggaran untuk sektor pertanian, termasuk ketersediaan pupuk kimia dan alat-alat pertanian (alsintan), sebagai langkah untuk mendukung sektor pertanian dan pertambakan yang berkelanjutan.
- Perbaikan Sarana Pendidikan: Fraksi ini mengajukan perhatian khusus terhadap kondisi fisik gedung sekolah yang banyak mengalami kerusakan parah akibat usia bangunan. Mereka menyarankan pembangunan gedung sekolah baru dan pengadaan meja kursi yang layak untuk siswa.
- Perbaikan Fasilitas Kesehatan di Puskesmas Bone Pute: Terkait dengan pelayanan kesehatan di Kecamatan Wotu-Burau, Fraksi GPR mengusulkan pembangunan ruang rawat inap di Puskesmas Bone Pute untuk mengurangi beban perawatan di RSUD I Lagaligo.
- Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU): Fraksi GPR mengkritisi kondisi penerangan jalan umum yang sebagian besar tidak berfungsi dengan baik. Mereka mengusulkan dua opsi pemecahan masalah: pertama, menyerahkan pemeliharaan PJU kepada pemerintah desa dengan menganggarkan biaya di APBDes, atau kedua, membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Perhubungan untuk menangani pemeliharaan PJU secara lebih efektif dan profesional.
Dengan disampaikannya pandangan umum dari berbagai fraksi ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dalam merancang anggaran daerah yang lebih tepat sasaran, berfokus pada peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.
Akhir kata, Fraksi GPR menegaskan perlunya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan anggaran yang akan ditetapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
