INFO LUTIM, LUWU TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Lutim, Senin (25/11/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu Timur Mochammad Akbar Andi Leluasa, Staf Ahli Bidang Pembangunan Rapiuddin, Sekretaris DPRD Lutim Aswan Azis, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lutim.
Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, SE, memimpin langsung jalannya sidang paripurna, yang diikuti oleh lima fraksi DPRD, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (gabungan Gerindra, PPP, dan Gelora), Fraksi PAN, dan Fraksi Golkar.
Fokus Pembangunan Berkelanjutan
Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, Anggota DPRD dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), Inmanuddin, SH, menyampaikan sepuluh poin penting terkait Perubahan APBD 2025. Ia berharap revisi anggaran ini dapat mendorong pembangunan yang lebih baik, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Salah satu sorotan utama dari Fraksi GPR adalah kondisi fasilitas pendidikan di tingkat sekolah dasar. Inmanuddin menegaskan bahwa hampir semua Ruang Kelas Baru (RKB) di wilayah Luwu Timur mengalami kerusakan parah dan tidak layak digunakan.
“Kami merekomendasikan penanganan menyeluruh, bukan sekadar rehabilitasi, tetapi pembangunan gedung baru yang sesuai standar. Selain itu, diperlukan penambahan mobiler untuk menunjang proses belajar-mengajar,” tegas Inmanuddin.
Langkah Konstitusional Penting
Perubahan APBD 2025 dianggap sebagai langkah strategis dan konstitusional untuk memastikan program pembangunan serta kegiatan pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal. DPRD berharap alokasi anggaran ini dapat menjawab kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus memperkuat infrastruktur publik.
Melalui rapat ini, DPRD Kabupaten Luwu Timur menunjukkan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi dengan Pemerintah Daerah demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah.
