DPRD Luwu Timur Gelar Sidang Paripurna tentang Pertanggungjawaban APBD 2023

  • Bagikan

Luwu Timur | Sulawesi Selatan – DPRD Luwu Timur melaksanakan Sidang Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Senin, 8 Juli 2024,

Dalam sidang tersebut, setiap fraksi menyampaikan pandangan mereka untuk melengkapi pembahasan Ranperda tersebut. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Harisah Suharjo, menyampaikan beberapa catatan penting sebagai berikut:

1. Puskesmas Mahalona: Fraksi PAN mempertanyakan pembangunan Poned tahun 2023 yang hingga kini belum difungsikan karena belum ada peralatan medis (Alkes).

2. Puskesmas Wawondula: Dari hasil pantauan, ditemukan beberapa kerusakan fasilitas seperti ruang rawat yang memerlukan perbaikan WC, penambahan ranjang pasien, dan AC; pintu masuk rusak; plafon ruang bersalin bocor; serta saluran pembuangan dan pintu kamar mandi rusak. Selain itu, area parkiran juga perlu perbaikan.

3. Jalan Desa Pekaloa: Kualitas peningkatan jalan desa ini pada tahun anggaran 2023 dinilai tidak memadai karena terdapat beberapa titik yang rusak. Fraksi PAN meminta dinas PUPR memastikan kondisi jalan ini karena masyarakat sangat mengeluhkan hal tersebut.

4. Kekurangan Tempat Tidur di Rumah Sakit: Fraksi PAN menerima keluhan dari masyarakat mengenai antrian panjang untuk dirujuk ke rumah sakit karena kekurangan tempat tidur, serta ruang fisioterapi yang tidak berfungsi.

5. Prioritas Pembangunan Rumah Sakit: Fraksi PAN mendorong agar alokasi pembangunan rumah sakit seperti RS I Lagaligo, Atue, dan Towuti menjadi prioritas karena kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah.

6. Kondisi Sungai Malili: Fraksi PAN mengingatkan pemerintah daerah mengenai kondisi Sungai Malili yang masih menjadi perhatian masyarakat, terutama petani tambak di Desa Aewangriu yang mengalami kerugian akibat gagal panen.

7. Pemanfaatan Pasar: Fraksi PAN meminta pemerintah daerah untuk segera memfungsikan beberapa pasar seperti Pasar Niaga Malili, Tarengge, dan Burau agar menjadi pusat ekonomi yang dapat membuka potensi masyarakat untuk berusaha.

8. Perbaikan Bangunan Sekolah: Fraksi PAN meminta pemerintah menyelesaikan rehabilitasi bangunan ruang kelas baru (RKB) yang rusak di beberapa sekolah, termasuk SMP 3 Malili, SD Cerekang, dan SDN Apundi Langkea Raya.

Harisah Suharjo menegaskan pentingnya keseriusan semua pihak dalam memikirkan solusi atas permasalahan tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *