infolutiminews.com | LUTIM – Saat Paripurna DPRD LUTIM, disampaikan lewat jubir Fraksi Gerindra bernama I Wayan Suparta, bahwa APBD 2022 sangat aspiratif, oleh karena itu Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada hari Kamis, (13/07/2023).
Selanjutnya dikatakan I Wayan Suparta, bahwa Fraksi Gerindra memandang APBD tahun 2022, adalah wujud dinamika dan pergerakan dari lingkungan dan aspirasi prioritas masyarakat yang diperoleh melalui berbagai masukan, baik proses Musrenbang, maupun Reses DPRD Kabupaten Luwu Timur,”ungkapnya.
Menurutnya pula,bahwa yang tak kalah penting adalah bila pemerintah daerah dapat membaca kondisi riil yang menjadi kebutuhan pokok dan prioritas masyarakat Kabupaten Luwu Timur, yaitu dengan tetap memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu diantaranya adalah prinsip Partisipasi, dan transparansi,”ujarnya.
Akan tetapi, Fraksi Gerindra tetap menyampaikan Enam point saran dan masukan tersebut untuk lebih diperhatikan oleh Pemerintah Lutim, agar menjadi lebih baik kedepannya. Enam point’ saran dan masukan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan daerah harus terukur supaya badan anggaran bisa menyamakan pendapatan dan belanja daerah agar tidak terjadi defisit yang besar dan pemerintah harus mampu mencermati mana yang harus diutamakan dalam pembangunan infrastruktur
2. Fraksi Gerindra meminta kepada Dinas Terkait untuk lebih meningkatkan pengelolaan aset daerah yang professional dan modern sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kabupaten Lutim, khususnya dalam hal pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan PAD
3. Terkait SILPA yang terjadi kami Fraksi Gerindra meminta kepada pemeritah daerah lebih profesional, efesien, dan efektif dalam melakukan pengeluaran anggaran, serta mengikuti tahapan-tahapan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Terkait disektor Pendidikan perlu di perhatikan, khusus pembinaan kesiswaan, Proses pengalihan kewenangan pendidikan menengah, pengembangan potensi SDM, kemudian Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas, dan begitupun Isu Pengangguran di Luwu timur hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan.
5. Secara khusus Fraksi Gerindra kembali mengungkap terkait Penggunaan Dana BKK yang sudah digelontorkan di Desa sebanyak 124 milyar di tahun 2022, yang pertama kalinya sebagai program unggulan Bupati, Karena itu Fraksi Gerindra memandang dana ini benar-benar perlu menjadi ikon tersendiri bagi Luwu Timur, namun beberapa permasalahan yang muncul dari penggunaan Dana BKK mengindikasikan bahwa di tahun 2023 ini masih perlu perbaikan sistem, perbaikan regulasi dan perbaikan tata kelola dilapangan.
6. Terakhir, kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Luwu Timur memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya, ini merupakan prestasi yang membanggakan, dan semoga dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.
Dengan adanya enam point’ diatas tersebut Fraksi Gerindra mengharapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat, agar lebih baik kedepannya.(red)
NARASUMBER PEWARTA: AA. EDITOR RED : LIESNAEGA.
