infolutiminews.com | LUTIM – Fraksi PAN menyetujui atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, akan tetapi dalam hal inipun Fraksi PAN akan mengajukan 9 catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh Bupati sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.
Hal tersebut telah disampaikan oleh Masrul Suara sebagai Juru Bicara Fraksi PAN, dalam Sidang Paripurna DPRD Lutim, yaitu tentang Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi terkait Pertanggung jawaban APBD 2022, pada hari Kamis ( 13/07/2023).
Menurut Juru bicara Fraksi PAN Masrul Suara, mengatakan bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, Fraksi PAN telah menganggap pembahasan rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, dan benar-benar sudah dilakukan secara cermat,sistematis dan terukur , dan sehingga menghasilkan sebuah gambaran atau sebuah keputusan yang berisi catatan, serta rekomendasi yang konstruktif dan efektif untuk peningkatan mutu dan kualitas penyelanggaraan pemerintahan terkait dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat dimasa yang akan datang,”ungkapnya.
Catatan dan Masukan dari Fraksi PAN untuk melengkapi pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut ini :
Fraksi PAN berikan apresiasi terhadap capaian UnQualified Opinion atau wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK-RI. Tentu capaian opini WTP yang ke-11 ini, tidak terlepas dari kerjakeras dan kerjasama yang baik oleh semua pihak.
Fraksi PAN juga mengapresiasi atas pencapaian indeks pembangunan manusia kabupaten Luwu Timur selama Lima Tahun kemarin memperlihatkan kemajuan yang sangat signifikan. capaian ini menunjukkan bahwa kualitas manusia dikabupaten Luwu Timur ini terus mengalami peningkatan baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
Fraksi PAN menilai pentingnya perangkat daerah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja aparat dalam menggali secara lebih intensif penerimaan pajak daerah agar penerimaan pajak daerah dapat terus meningkat tiap tahunnya.
Fraksi PAN mengingatkan perhatian serius Pemerintah Daerah tentang masalah air bersih, hal ini memerlukan alokasi anggaran yang maksimal, tentu jika kita berharap kinerja Perumdam Waemami lebih optimal dalam memberikan kontribusi.
Fraksi PAN meminta kepada Dinas Parawisata agar mendesak rekanan pembangunan stadion Luwu Timur yang hingga saat ini belum membayar denda atas keterlambatan pekerjaan tersebut dan bahkan menjadi temuan BPK RI sekaligus mengingatkan kepada PPK kegiatan tersebut agar meminta pihak rekanan untuk membenahi beberapa titik masih bermasalah sebelum habis masa pemeliharaannya yang masih tersisa kurang lebih satu bulan kedepan.
Fraksi PAN juga meminta kepada saudara Bupati untuk Kembali mencermati Perbup bantuan BKK kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Luwu Timur yakni 1 M satu Desa agar ada pendampingan secara maksimal sehingga penggunaan dana tersebut bisa berdaya guna bagi desa dan masyarakat, hal ini menjadi penting untuk kita cermati Bersama karena pada tahun anggaran 2022 ada 17 Desa yang melakukan pengembalian dan bahkan sudah ada ditangani pihak kejaksaan negeri malili kami menyarankan ada OPD teknis yang diberi kewenangan untuk mendampingi secara khusus dan sebaiknya Dana tersebut diserahkan saja ke masing-masing Desa seperti halnya ADD atau Dana Desa Lainnya.
Fraksi PAN meminta ke Dinas PUPR atas pembangunan Mess Pemda yang berada di Jakarta terdapat masih beberapa masalah yang belum diselesaikan pihak rekanan dan masa waktu pemeliharaannya tersisa kurang lebih satu bulan, namun hingga saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan pihak rekanan padahal hal tersebut sudah beberapa kali kita ingatkan kepada PPK kegiatan tersebut.
Fraksi PAN meminta agar semua pasar yang mangkrak hingga saat ini untuk dicarikan solusi sehingga pemanfaatan pasar bisa dilakukan, karena kita mengetahui bersama jika pasar merupakan tempat perp
