infolutiminews.com | LUTIM – Monitoring Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Dana BKK Desa Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lutim untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Malili dan Angkona, yang bertempat di Aula Kantor Camat Malili, pada hari Selasa ,(20/06/2023).
Hadir pula dalam acara tersebut diantaranya Anggota DPRD Dapil Malili-Angkona, Camat Angkona, I Ketut Riawan, OPD terkait, Para Kepala Desa se- Kecamatan Malili-Angkona, Anggota BPD, Tokoh agama, juga Tokoh Masyarakat, serta Aparat Desa .
Dalam hal ini Camat Malili bernama Nasir mengatakan ,bahwa ” telah melaporkan bahwa, di Kecamatan Malili khususnya, telah terbentuk satu PERUMDES . Diantaranya yang terdiri dari : Desa Baruga, Puncak Indah dan Kelurahan Malili, yang akan mengelola dana bantuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari PT Vale,”ucapnya.
Syukur Alhamdulillah kini telah dapat dilakukan, dan bahkan programnya sedang berjalan di masing-masing Desa Kami yaitu untuk di wilayah Kecamatan Malili,” ungkapnya Nasir pada awak media.
Kemudian selanjutnya Nasir menyampaikan juga bahwa di Kecamatan malili telah mengangarkan sekitar 214 Juta untuk dana stunting, dalam rangka untuk melakukan intervensi secara spesifik terkait isu nasional saat ini,”ujarnya kembali.
Dan tidak hanya untuk dana stunting saja, akan tetapi Kami pun juga tengah melaunching rumah gizi Batara Guru yang berada di Desa Puncak Indah dan juga salah satu Desa yang telah mendapatkan pendampingan gizi langsung dari Provinsi Sulsel,” ungkap Camat Malili kembali.
Harapannya Mudah-mudahan saja, ini semua dapat menjadi projek untuk Desa-desa lainnya, karena hal tersebut sangatlah penting sekali , dengan adanya rumah gizi ini ,yaitu untuk menekan angka stunting di Daerah Kita ini,” jelasnya.
Selanjutnya, sementara itu Komisi I DPRD Lutim, bernama Hj. Harisah juga mengatakan pada awak media, yang dibahas ini adalah anggaran yang sudah terlaksana di tahun 2022, sehingga DPRD sebagai fungsinya untuk pengawasan akan mengevaluasi terkait pembahasan terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD dan dana BKK,”ungkapnya.
Dikatakannya pula,bahwa ” Anggaran Kita di tahun 2022 itu , dari target 1,6 triliun lebih tembus sampai terealisasi 1,7 triliun. Artinya di tengah perjalanan tersebut ,ada terdapat sumber pendapatan yang masuk ,sehingga alhamdulillah di APBD Kita dapat menembus di angka 1,7,” ungkapnya Harisah.
Untuk lebih jelasnya Hj. Harisah pun mengatakan juga bahwa penganggaran di tahun 2022 tentunya akan banyak kemajuan-kemajuan , dan yang lebih utama lagi adalah menurunnya angka kemiskinan.
Itu artinya, bahwa ” indikator anggaran yang Kita support didalam APBD, Syukur Alhamdulillah responnya sangat bagus, sehingga hasilnya pun bagus, akan tetapi terlepas dari itu semua, maka tentunya masih banyak kekurangan yang harus di benahi pula,” jelasnya Komisi I DPRD Lutim ini.
Lanjutnya Hj Harisah , bahwa dengan alokasi anggaran dana sekitar 1 miliar 1 Desa ini , dapat tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga manfaat tersebut dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat pada umumnya,” ungkapnya.
Dan, oleh sebab itu, maka apa yang telah disampaikan kepada Kami , pada hari ini dapat dijadikan catatan dan bahan serta pandangan-pandangan di fraksi Kami , juga mendapat rekomendasi dalam memberikan penilaian terhadap LKPJ,” pungkasnya menutup penjelasannya . (Red)
NARASUMBER PEWARTA : AA. EDITOR RED: LIESNAEGA.
