Luwu Timur | Sulawesi Selatan – Wakil Bupati Luwu Timur, Mochammad Akbar A. Leluasa, menyampaikan jawaban Bupati terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Lutim mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat DPRD Lutim pada Selasa (09/07/2024).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, HM. Siddiq, dan didampingi oleh Wakil Ketua II, H. Usman Sadik. Hadir pula seluruh anggota DPRD, para asisten dan staf ahli, serta kepala SKPD dan kepala bagian lingkup Pemkab Lutim.
Berikut adalah tanggapan Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Fraksi PAN Menanggapi pandangan Fraksi PAN yang disampaikan oleh Hj. Harisah Suharjo mengenai beberapa pasar yang belum berfungsi optimal, Akbar menjelaskan bahwa dinas teknis terkait telah berupaya mengaktifkan pasar-pasar tersebut. Contohnya adalah upaya untuk menghidupkan kembali pasar subuh di pasar Tarengge, namun mendapat penolakan dari pedagang lokal.
“Kami menyadari upaya-upaya ini belum membuahkan hasil maksimal. Meski begitu, kami akan terus berupaya agar pasar-pasar tersebut dapat beroperasi dengan baik. Sebagai contoh, di Pusat Niaga Malili akan diadakan pasar malam untuk menarik minat masyarakat,” jelasnya, sekaligus menanggapi pandangan Fraksi GERINDRA.
Fraksi PDI Perjuangan Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ober Datte, Wakil Bupati mengapresiasi pencapaian kinerja pemerintah, seperti kekayaan bersih (Ekuitas Dana) sebesar lebih dari 3,491 triliun, pendapatan daerah yang melebihi target hingga 100,10%, serta pembangunan daerah yang didanai oleh Dana CSR, bukan APBD.
Fraksi Golkar Menanggapi pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan oleh ABD. Kanal, Akbar setuju bahwa Pemerintah Daerah perlu terus mengevaluasi kualitas serapan APBD untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang dapat menghambat penyerapan APBD.
Fraksi Nasdem Menanggapi pandangan Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Suprianto, terkait Silpa Tahun 2023, Wakil Bupati Akbar setuju bahwa Silpa akan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan pembangunan ke depan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi Silpa anggaran di tahun berikutnya.
Fraksi Hanura Menanggapi pandangan Fraksi Hanura yang disampaikan oleh Abduh, Akbar setuju bahwa anggaran belanja harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama, serta mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam menghasilkan pendapatan daerah.
Sebelum menutup jawabannya, Wakil Bupati berharap apabila masih ada hal-hal dalam jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang belum diuraikan secara rinci, akan dibahas lebih lanjut pada sesi pembahasan berikutnya.
“Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan, hidayah, dan karunia Allah SWT dalam mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju,” tutupnya.
